Kamis, 23 Februari 2012

negara kita


DEMOKRASI : AKAR MASALAH KORUPSI DAN KOLUSI

A
nggapan bahwa demokrasi adalah system politik yang dan pemerintahan yang terbaik, ternyata bohong besar. Justru menyuburkan praktek korupsi dan kolusi serta nepotisme. Korupsi dinegara ini sudah merambak kedalam instansi pemerintahan parlemen/wakil rakyat dan juga swasta,
Menurut catatan transperensi internasional Indonesia, indeks korupsi di Indonesia tidaklah menurun dan justru meningkat tajam dalam tiga dasawarsa terakhir,indeks korupsi di Indonesia tidak menurun, masih bertahan diangka 2,8. Posisi itu sama dengan periode sebelumnya. Indonesia berada diperingkat 110 dari 128 negara yang disurvey terhadap indeks persepsi korupsi.
DPR dan DPRD yang dianggap perwujudan demokrasi adalah sarang banyak pelaku korupsi. Berdasarkan hasil survey kemitraan, lembaga legislatf menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup disusul lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil survey tersebut menybutkan korupsi legislative sebesar 78%, yudikatif 70%, dan eksekutif 32%.
Sebutlah skandal pengaturan pemilihan deputi senior gubernur BI periode 2004-2009 yang menjerat dua puluh lima anggota DPR-RI periode 1999-2004; kasus alih fungsi hutan di profinsi riau; kasus suap wisma atlet yang sekarang ini ramai dan banyak kasus lainnya. Begitu pula deretan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi juga sangat panjang.
Jual-beli aneka RUU, utak-utik anggaran, pemekaran wialayah, pemilihan kepala daerah, proyek pembangunan, pemilihan pejabat,dsb, ditengarai menjadi lahan basah korupsi para anggota dewan. Bahkan para anggota dewan pun ditengarai sering berperan sebagai “calo” atau dikepung para “calo”.
Mental korup bukan saja dominasi wakil rakyat pusat maupun daerah, tapi juga kepala daerah yang notabene produk pilkada yang demokratis. Mendagri Gamawan Fausi menyatakan pada januari lalu ada 155 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. “tiap minggu ada tersangka baru. Dari 115 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, 74 orang diantaranya adalah gubernur,” ungkap gamawan.
Akar industry politik demokrasi
Mengapa korupsi menggila dialam demokrasi? Jawabannyan elain untuk memperkaya diri, korupsi juga digunakan untuk mencari modal agar bisa masuk kejalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik demokrasi, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dam calon kepala daerah apalagi presiden-wapres, memang membutuhkan dana yang bessar. Untuk maju menjadi caleg dibutuhakan puluhan, ratusan dan bahkan milyaran rupiah. Sementara untuk menjadi bupati saja dibutuhkan dana tidak kurang  dari Rp 20 milliar per calon kepala daerah.
Mendagri Gamawan fauzi mengatakan: “minimal diaya yang dikeluarkan seorang calon Rp 20 miliar, akan tetapi untuk daerah yang kaya, biayanya bisa sampai Rp 100 hingga Rp 150 miliar. Kalau ditambah ditambah  dengan ongkos berperkara di MK, berapa lagi yang harus dicari.
Seringkali korupsi makin meningkat saat menjelang pilkada dan pemilu. Kasus korupsi yang dilakukan segenap elit parpol saat ini disinyalir adalah ancang-ancang pengumpulan dana untuk persiapan pemilu 2014. Parpol merasa bahwa anggaran yang diperoleh sumbangan anggotanya yang menjadi pejabat atau anggota legislative terlalu kecil. Maka korupsi dan kongkalikong dengan pengusahapun jadi ajang mengerup dana bagi parpol.
Ledakan korupsi bukan hanya terjadi di tanah air, tapi juga di Amerika, Eropa, Cina, india, Afrika dan brasil. Negara-negara barat yang dianggap telah matang dalam berdemokrasi justru menjadi biang pelaku bejat ini. Para pengusaha dan penguasa saling bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.
Jeffrey D. Sachs, guru besar ekonomi dan direkrtur earth institute pada Columbia university sekaligus penasehat khusus sekjen PBB mengenai millennium development goals, mengatakan Negara-negara  kaya adalah pusat perusahaan-perusahaan global yang banyak melakukan pelanggaran paling besar. Di Negara-negara demokratis itu, di Indonesia, para pengusaha korup dan pengusaha yang melakukannya menjadi kebal hUkum.
Jeffrey mengungkap sejumlah pejabat Gedung Putih banyak terlibat skandal. Mantan wakil presiden Dick Cheney masuk ke gedung putih masuk ke gedung putih setelah menjabat direktur utama Halliburton. Selama Chenney memegang jabatan di Halliburton, perusahaan tersebut  Nigeria sehingga berhasil memperoleh akses mengelolah lading-ladang minyak di Negeri itu. Akses yang bernilai milliaran dolar. Ketikah pemeerintah Nigeria menuduh Halliburton melakukan penyuaapan, perusahaan itu menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan dengan membayar denda sebesar US$ 3,5 juta.
Presiden AS Barrack Obama juga pernah memanfaatkan jasa seseorang di wall street bernama steven rattner saat itu sedang diperiksa karena menyuap pejabat-pejabat pemerintah. Setelah menyelesaikan tugasnya di gedung putih, Rattner berhsil menyelesaikan kasus suapnya itu dengan membayar denda beberapa juta dollar.
Praktik penyuapan dan korupsi di Indonesia juga melibatkan perusahaan asing. Biro Investigasi Fedearal amerika serikat (AS) atau FBI mengungkapkan adanya praktek suap yang dilakukan perusahaan AS di Indonesia. Terutama perusahaan AS yang beroperasi di wilayah Indonesia. Gary Johnson, kepada unit penanganan korupsi FBI menyatakan bahwa ada kasus-kasus yang melibatkan perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia dan itu berada di bawah FCPA atau berada di bawah UU antikorupsi.
Jelaslah  sudah, system politik demokrasi justru menjadi akar masalah munculnya perilaku korupsi dan kolusi.
Negara disandera kolusi pengusaha-pengusaha/politisi
Kolusi pengusaha dan penguasa ini menandakan Negara telah jatuh disandera para politisi dan pengusaha demi kepentingan mereka. Korupsi hanyalah satu cara untuk balik modal dan mencari keuntungannya. Jika korupsi nanti tidak tren, maka mengembalikan modal sendiri atau “sumbangan “  pemodal akan dilakukan secara ”legal”. Untuk itu dibuat berbagai peraturan yang memungkinkannya, misalnya memberikan apa yang disebut insentif,dsb.
Bisa juga dilakukan melalui proses legal yang telah diatur, seperti proyek yang telah dimenangkan para pemodal itu melalui tender yang telah “diatur” yang secara kasat mata terlihat memenuhi semua peraturan. Untuk itu proyek-proyek harus diadakan dan diperbanyak. Itulah mengapa muncul banyak proyek “aneh”. Negara dan sumber dayanya pada akhirnya disandera oleh kolusi politisi/penguasa dengan pengusaha, dan lebih parah lagi ditambah dengan pihak asing.
Semua itu telah menjadi sifat yang sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah system politik demokrasi yang mungkin lebih tepat disebut industry politik demokrasi. Layaknya industry yang untuk para pengelolahnya (penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal. Rakyat yang akan terus menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah objek layaknya barang dagangan. Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.
Wahai kaum muslimin
Telah jelas bahwa demokrasi melahirkan pemimpin bermental korup, zalim, dan rakus. Demokrasi telah membiasakan para penguasanya untuk gemar berbuat curang, menerima suap, korupsi, dan melakukan kolusi yang merugiakan rakyat, padahal Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perbuatan tersebut. 
Sesungguhnya kerusakan penguasa dan pemerintahan yang sekarang ada bukan sekedar disebabkan bejatnya para pemimpin, tapi karena keburukan sistemnya. Sudah seharusnya umat mencampakkan system industri politik demokrasi dan menggatinya dengan system yang diridhai Allah dan Rasul-NYA, yang menjamin keberkahan hidup di dunia dan akhirat.
Karena itu untuk menghindarkan umat dari semua itu dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik maka tidak ada jalan lain kecuali mencampakkan system industry politik demokrasi yang menjadi akar semua problem itu. Dan berikutnya kita ambil dan terapkan prinsip hidup dan system yang diberikan Allah yang Mahabijaksana. Sebab Allah SWT sendiri telah menjamin bahwa islam akan meberikan kehidupan kepada  kita semua dan umat manusia umumnya.
Apakah tidak cukup umat menderita dalam system demokrasi dan setiap hari menyaksikan kerusakan demi kerusakan ditimbulkan system ini yang dijalankan para penguasa? Sungguh Allah telah memberi pelajaran kepada kita semua, semoga kita bisa memahaminya. Maka, hokum siapakah yng lebih baik dibandingkan dengan hokum Allah SWT.