DEMOKRASI : AKAR MASALAH
KORUPSI DAN KOLUSI
A
|
nggapan bahwa demokrasi
adalah system politik yang dan pemerintahan yang terbaik, ternyata bohong
besar. Justru menyuburkan praktek korupsi dan kolusi serta nepotisme. Korupsi
dinegara ini sudah merambak kedalam instansi pemerintahan parlemen/wakil rakyat
dan juga swasta,
Menurut catatan
transperensi internasional Indonesia, indeks korupsi di Indonesia tidaklah
menurun dan justru meningkat tajam dalam tiga dasawarsa terakhir,indeks korupsi
di Indonesia tidak menurun, masih bertahan diangka 2,8. Posisi itu sama dengan
periode sebelumnya. Indonesia berada diperingkat 110 dari 128 negara yang
disurvey terhadap indeks persepsi korupsi.
DPR dan DPRD yang dianggap
perwujudan demokrasi adalah sarang banyak pelaku korupsi. Berdasarkan hasil
survey kemitraan, lembaga legislatf menempati urutan nomor satu sebagai lembaga
terkorup disusul lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil survey tersebut
menybutkan korupsi legislative sebesar 78%, yudikatif 70%, dan eksekutif 32%.
Sebutlah skandal pengaturan
pemilihan deputi senior gubernur BI periode 2004-2009 yang menjerat dua puluh
lima anggota DPR-RI periode 1999-2004; kasus alih fungsi hutan di profinsi
riau; kasus suap wisma atlet yang sekarang ini ramai dan banyak kasus lainnya.
Begitu pula deretan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi juga sangat
panjang.
Jual-beli aneka RUU,
utak-utik anggaran, pemekaran wialayah, pemilihan kepala daerah, proyek
pembangunan, pemilihan pejabat,dsb, ditengarai menjadi lahan basah korupsi para
anggota dewan. Bahkan para anggota dewan pun ditengarai sering berperan sebagai
“calo” atau dikepung para “calo”.
Mental korup bukan saja
dominasi wakil rakyat pusat maupun daerah, tapi juga kepala daerah yang
notabene produk pilkada yang demokratis. Mendagri Gamawan Fausi menyatakan pada
januari lalu ada 155 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. “tiap minggu
ada tersangka baru. Dari 115 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, 74
orang diantaranya adalah gubernur,” ungkap gamawan.
Akar industry politik demokrasi
Mengapa korupsi menggila
dialam demokrasi? Jawabannyan elain untuk memperkaya diri, korupsi juga digunakan
untuk mencari modal agar bisa masuk kejalur politik termasuk berkompetisi di
ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik demokrasi, khususnya proses
pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dam calon kepala daerah apalagi
presiden-wapres, memang membutuhkan dana yang bessar. Untuk maju menjadi caleg
dibutuhakan puluhan, ratusan dan bahkan milyaran rupiah. Sementara untuk
menjadi bupati saja dibutuhkan dana tidak kurang dari Rp 20 milliar per calon kepala daerah.
Mendagri Gamawan fauzi
mengatakan: “minimal diaya yang dikeluarkan seorang calon Rp 20 miliar, akan
tetapi untuk daerah yang kaya, biayanya bisa sampai Rp 100 hingga Rp 150
miliar. Kalau ditambah ditambah dengan
ongkos berperkara di MK, berapa lagi yang harus dicari.
Seringkali korupsi makin
meningkat saat menjelang pilkada dan pemilu. Kasus korupsi yang dilakukan
segenap elit parpol saat ini disinyalir adalah ancang-ancang pengumpulan dana
untuk persiapan pemilu 2014. Parpol merasa bahwa anggaran yang diperoleh
sumbangan anggotanya yang menjadi pejabat atau anggota legislative terlalu
kecil. Maka korupsi dan kongkalikong dengan pengusahapun jadi ajang mengerup
dana bagi parpol.
Ledakan korupsi bukan hanya
terjadi di tanah air, tapi juga di Amerika, Eropa, Cina, india, Afrika dan
brasil. Negara-negara barat yang dianggap telah matang dalam berdemokrasi
justru menjadi biang pelaku bejat ini. Para pengusaha dan penguasa saling
bekerja sama dalam proses pemilu. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk
kepentingan bisnis, penguasa membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu.
Jeffrey D. Sachs, guru
besar ekonomi dan direkrtur earth institute pada Columbia university sekaligus
penasehat khusus sekjen PBB mengenai millennium development goals, mengatakan
Negara-negara kaya adalah pusat perusahaan-perusahaan
global yang banyak melakukan pelanggaran paling besar. Di Negara-negara
demokratis itu, di Indonesia, para pengusaha korup dan pengusaha yang
melakukannya menjadi kebal hUkum.
Jeffrey mengungkap sejumlah
pejabat Gedung Putih banyak terlibat skandal. Mantan wakil presiden Dick Cheney
masuk ke gedung putih masuk ke gedung putih setelah menjabat direktur utama
Halliburton. Selama Chenney memegang jabatan di Halliburton, perusahaan
tersebut Nigeria sehingga berhasil
memperoleh akses mengelolah lading-ladang minyak di Negeri itu. Akses yang
bernilai milliaran dolar. Ketikah pemeerintah Nigeria menuduh Halliburton
melakukan penyuaapan, perusahaan itu menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan
dengan membayar denda sebesar US$ 3,5 juta.
Presiden AS Barrack Obama
juga pernah memanfaatkan jasa seseorang di wall street bernama steven rattner
saat itu sedang diperiksa karena menyuap pejabat-pejabat pemerintah. Setelah
menyelesaikan tugasnya di gedung putih, Rattner berhsil menyelesaikan kasus
suapnya itu dengan membayar denda beberapa juta dollar.
Praktik penyuapan dan
korupsi di Indonesia juga melibatkan perusahaan asing. Biro Investigasi
Fedearal amerika serikat (AS) atau FBI mengungkapkan adanya praktek suap yang
dilakukan perusahaan AS di Indonesia. Terutama perusahaan AS yang beroperasi di
wilayah Indonesia. Gary Johnson, kepada unit penanganan korupsi FBI menyatakan
bahwa ada kasus-kasus yang melibatkan perusahaan AS yang beroperasi di
Indonesia dan itu berada di bawah FCPA atau berada di bawah UU antikorupsi.
Jelaslah sudah, system politik demokrasi justru menjadi
akar masalah munculnya perilaku korupsi dan kolusi.
Negara disandera kolusi pengusaha-pengusaha/politisi
Kolusi pengusaha dan
penguasa ini menandakan Negara telah jatuh disandera para politisi dan pengusaha
demi kepentingan mereka. Korupsi hanyalah satu cara untuk balik modal dan
mencari keuntungannya. Jika korupsi nanti tidak tren, maka mengembalikan modal
sendiri atau “sumbangan “ pemodal akan
dilakukan secara ”legal”. Untuk itu dibuat berbagai peraturan yang
memungkinkannya, misalnya memberikan apa yang disebut insentif,dsb.
Bisa juga dilakukan melalui
proses legal yang telah diatur, seperti proyek yang telah dimenangkan para
pemodal itu melalui tender yang telah “diatur” yang secara kasat mata terlihat
memenuhi semua peraturan. Untuk itu proyek-proyek harus diadakan dan
diperbanyak. Itulah mengapa muncul banyak proyek “aneh”. Negara dan sumber
dayanya pada akhirnya disandera oleh kolusi politisi/penguasa dengan pengusaha,
dan lebih parah lagi ditambah dengan pihak asing.
Semua itu telah menjadi
sifat yang sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah system politik
demokrasi yang mungkin lebih tepat disebut industry politik demokrasi. Layaknya
industry yang untuk para pengelolahnya (penguasa, pejabat dan politisi) dan
para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal. Rakyat yang akan terus
menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah objek layaknya barang
dagangan. Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.
Wahai kaum muslimin
Telah jelas bahwa demokrasi
melahirkan pemimpin bermental korup, zalim, dan rakus. Demokrasi telah
membiasakan para penguasanya untuk gemar berbuat curang, menerima suap,
korupsi, dan melakukan kolusi yang merugiakan rakyat, padahal Allah dan
Rasulnya telah mengharamkan perbuatan tersebut.
Sesungguhnya kerusakan
penguasa dan pemerintahan yang sekarang ada bukan sekedar disebabkan bejatnya para
pemimpin, tapi karena keburukan sistemnya. Sudah seharusnya umat mencampakkan
system industri politik demokrasi dan menggatinya dengan system yang diridhai
Allah dan Rasul-NYA, yang menjamin keberkahan hidup di dunia dan akhirat.
Karena itu untuk
menghindarkan umat dari semua itu dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik maka
tidak ada jalan lain kecuali mencampakkan system industry politik demokrasi
yang menjadi akar semua problem itu. Dan berikutnya kita ambil dan terapkan
prinsip hidup dan system yang diberikan Allah yang Mahabijaksana. Sebab Allah
SWT sendiri telah menjamin bahwa islam akan meberikan kehidupan kepada kita semua dan umat manusia umumnya.
Apakah tidak cukup umat
menderita dalam system demokrasi dan setiap hari menyaksikan kerusakan demi
kerusakan ditimbulkan system ini yang dijalankan para penguasa? Sungguh Allah
telah memberi pelajaran kepada kita semua, semoga kita bisa memahaminya. Maka,
hokum siapakah yng lebih baik dibandingkan dengan hokum Allah SWT.